Pesatnya perkembangan perdagangan internasional harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan suatu regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha dan sekaligus melindungi industri dan perekonomian di dalam negeri. Lahirnya Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diamandemen berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah landasan hukum yang bersifat formal maupun material terhadap kegiatan kepabeanan. Undang-undang Kepabeanan adalah salah satu pilar pokok untuk mendukung terciptanya perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan sekaligus menghindari dampak buruk perdagangan
internasional bagi bangsa Indonesia.